masih jomblo: SEJARAH INDONESIA BARU

PERGANTIAN KEKUASAAN DI INDONESIA

TAHUN 1800

A. Kardiyat Wiharyanto

A. Pendahuluan

Masa penjajahan Belanda di Indonesia dapat dibagi dalam dua

periode yaitu periode tahun 1602 sampai 1799, dan periode tahun 1800

sampai 1942. Periode pertama yaitu antara tahun 1602 sampai 1799,

Indonesia di bawah persekutuan dagang Belanda. Persekutuan dagang

itu dibentuk tahun 1602, dan merupakan hasil penyatuan atau merger

beberapa serikat dagang di Belanda. Serikat dagang ini bernama

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Kepada serikat dagang ini, pemerintah Belanda memberikan

hak-hak istimewa. Hak istimewa tersebut antara lain hak monopoli

perdagangan, hak mencetak uang sendiri, hak mengumumkan perang,

dan hak untuk membuat perjanjian dengan penguasa lain. Dengan

status seperti sebuah negara ini, VOC memiliki otonomi sendiri untuk

bertindak. Untuk mendukung otonomi tersebut, VOC dilengkapi

dengan pasukan bersenjata.

Di Indonesia, VOC pertama kali berpusat di Ambon. Gubernur

Jenderal pertamanya adalah Pieter Both. Di bawah kepemimpinannya,

VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Namun, itu belum cukup bagi VOC sebab Malaka sebagai pusat

perdagangan di Asia Tenggara masih dikuasai Portugis. Oleh karena itu,

untuk menyingkirkan Portugis, Pieter Both merasa perlu memindahkan

pusat kegiatan VOC dari Ambon ke Jayakarta.

Ketika itu Jayakarta dikuasai Banten. Jayakarta dipilih karena

Portugis telah mendirikan kantor perdagangannya di sana. Selain itu,

letaknya strategis di jalur perdagangan Asia. Setelah mendapat

persetujuan dari Pangeran Jayakarta, VOC mendirikan kantor

dagangnya di Jayakarta. Mereka juga mendirikan benteng bernama

Batavia. Perpindahan pusat VOC ke Jayakarta terjadi pada masa

Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen.

Kehadiran VOC di Jayakarta tentu membawa akibat persaingan

antara VOC dan Portugis. Namun dengan kelicikannya, VOC berhasil

mempengaruhi penguasa Banten untuk mencabut hak dagang Portugis

Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan

Sejarah, FKIP - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

di wilayahnya. Sejak tanggal 31 Mei 1619, VOC memperoleh hak

monopoli penuh atas Jayakarta. Sejak saat itu pula nama Jayakarta

diganti Batavia.

Dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruhnya ke wilayah

lain di Indonesia. Dengan kelicikan dan kekuatan militernya, VOC

akhirnya menjadi satu-satunya serikat dagang Eropa yang bisa

menguasai hampir seluruh wilayah nusantara. Perluasan pengaruh

politik VOC umumnya dilakukan dengan perjanjian-perjanjian yang

mengikat. Perjanjian ini dicapai setelah ada konflik, yaitu antara VOC

dengan penguasa setempat, antarpenguasa (salah satu penguasa

kemudian minta bantuan VOC), atau antara VOC dengan serikat

dagang Eropa lainnya.

Sejak menguasai perdagangan di Indonesia, sebenarnya VOC

terus menerus menghadapi perlawanan dari rakyat. Perlawanan

pertama dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram, kemudian Sultan

Hasanudin dari Makasar, Sultan Ageng dari Banten, Untung Suropati,

Trunojoyo, Raden Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi. Akibatnya

beban VOC dari waktu ke waktu bertambah berat, sehingga tidak

mampu lagi menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Akhirnya

sekitar tahun 1800 terjadi peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintah

Hindia Belanda. Untuk mengetahui sekitar pergantian kekuasaan di

Indonesia tahun 1800, maka pada bagian berikut akan dibahas tentang

latar belakang terjadinya pergantian kekuasaan, dan kondisi Indonesia

setelah terjadi pergantian kekuasaan tahun 1800.

B. Latar Belakang Terjadinya Pergantian Kekuasaan

Seperti diungkapkan di atas bahwa bangsa Belanda datang ke

Indonesia untuk berniaga. Mula-mula terdapat beberapa kongsi dagang

yang menyediakan kapal-kapal, akan tetapi dalam tahun 1602 telah

didirikan suatu Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yaitu

gabungan kongsi-kongsi dagang yang berlayar ke Indonesia atau

Kongsi Dagang India Timur.1 Tujuan pokoknya adalah mencari untung

yang sebesar-besarnya.

Setelah berjalan lebih dari satu setengah abad, ternyata

keuntungan yang diperoleh semakin kecil , kasnya semakin menipis,

sedang anggaran belanja VOC semakin besar. Keadaan tersebut tidak

semakin bertambah baik tetapi justru semakin merosot. Itulah sebabnya

1 Prajudi Atmosudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia, dari Segi Sosiologi Sampai

Akhir Abad XIX, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984, hal. 60.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

VOC akhirnya membubarkan diri pada tanggal 31 Desember 1799.2

Adapun sebab-sebab jatuhnya VOC itu adalah:

1. Sistem monopoli VOC dengan akibat-akibat yang merugikan.

Tujuan monopoli dagang ini adalah untuk memperoleh

keuntungan sebanyak mungkin dari perdagangan. Karena VOC

merupakan sebuah persekutuan dagang yang terdiri dari para

pedagang dan pemegang saham, maka mereka sama sekali tidak

memperhatikan kehidupan atau membuat kebaikan terhadap oarngorang

pribumi. Sistem perdagangan seperti itu melemahkan

perdagangan dan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Akibat pemerintah Belanda tidak memperhatikan nasib rakyat

jajahan, maka penduduk pribumi menjadi sangat miskin dan bodoh.

Mereka tidak mampu membeli barang-barang produksi yang dijual oleh

Belanda. Bahkan tidak jarang penduduk pribumi tidak mampu membeli

beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang akan dijual oleh Belanda.

Beberapa kebijaksanaan Belanda yang menyebabkan orangorang

Indonesia terus miskin:

a. Membeli murah, menjual mahal.

Belanda selalu membeli hasil bumi orang-orang Indonesia

dengan harga murah, sedangkan bahan-bahan makanan, kain dan

barang-barang lain dijual mahal kepada penduduk. Hal ini

menyebabkan penduduk tanah jajahan terlalu miskin untuk membeli

barang-barang kebutuhan pokok itu. Belanda menjalankan sistem

pembelian dan penjualan ini dengan tujuan untuk memperoleh barangbarang

yang lebih banyak dibanding barang-barang yang dijualnya.

b. Menjaga jumlah barang yang dimonopoli.

Belanda terus berusaha menjaga barang-barang yang dimonopoli

supaya harganya tidak merosot. Peraturan itu mereka jalankan agar

permintaan pasar dan harga tetap seimbang. Jika permintaannya tinggi,

maka pengeluaran dilebihkan dengan syarat harganya tidak jatuh.

Biasanya hasil yang berlebihan dikurangi dengan menebang dan

memusnahkan pohon-pohon, membakar atau mengubur hasil-hasil

yang berlebihan itu supaya harganya tetap tinggi. Misalnya, jika kopi

atau lada sangat dibutuhkan di Eropa, maka orang-orang Indonesia

akan dipaksa menanam lebih banyak pohon-pohon kopi dan lada.

Tanaman-tanaman ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk

2 Gilbert Khoo, Sejarah Asia Tenggara Sejak tahun 1500, Kulalumpur, Penerbit

Fajar Bakti SDN.BHD., 1976, hal. 19.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

berbuah. Tetapi apabila sampai waktu bagi tanaman-tanaman ini

berbuah, permintaan terhadapnya mungkin sudah jatuh. Kalau hal itu

terjadi dan gudang-gudangnya masih penuh, maka kopi dan lada yang

berlebihan itu akan dimusnahkan untuk mempertahankan harganya di

Eropa. Sementara itu harga yang dibayar kepada penanam-penaman di

Indonesia dikurangkan pula. Orang-orang Belanda itu sendiri pun tidak

banyak mendapat faedah dari kebijaksanaan monopolinya itu sebab

mereka tidak dapat melakukan monopoli secara optimal. Pedagangpedagang

Arab dan Inggris membanjiri pasar-pasar di Indonesia

dengan kain-kain yang jauh lebih murah dari pada kain-kain Belanda.

Hal ini menyebabkan harga barang-barang yang dijual Belanda menjadi

sangat murah.

Pada pertengahan abad ke-18 barang-barang Belanda dijual

dengan lebih mahal di pasarnya sendiri. Jika kekuasaan Inggris semakin

kuat di India, maka mereka akan memperluas perdagangannya ke

Indonesia pula. Sebelum abad ke-18 berakhir, Belanda terpaksa

mengakui bahwa sistem monopolinya telah gagal.3

c. Kerjapaksa, penyelundupan dan perompakan di laut.

Agar bisa mengontrol secara ketat terhadap hasil yang

berlebihan serta memperoleh tenaga yang murah, maka Belanda

menganut cara pemerintahan di kerajaan-kerajaan tradisional di

Indonesia, yaitu kerja paksa. Kerja paksa yang berlebihan, misalnya

tempatnya jauh dan membutuhkan waktu yang lama, menyebabkan

para petani tidak mungkin mengerjakan tanahnya sendiri. Sewaktu

melakukan kerja paksa itu, para petani itu masih menyediakan

makanannya sendiri, namun juga pernah menerima rangsum dari

pemerintah Belanda.

Monopoli Belanda itu juga menyebabkan terjadinya

penyelundupan dan perompakan di laut. Kedua peristiwa itu sangat

merugikan perdagangan Belanda. Keuntungan yang diperoleh dari

penyelundupan itu sangat besar dibanding dengan bahaya yang

dihadapi. Di sisi lain, angkatan laut Belanda tidak mungkin mengawasi

seluruh perbatasan laut dalam waktu yang sama. Ini berarti bahwa

angkatan laut Belanda tidak cukup untuk mengawal monopoli Belanda.

Biasanya para penyelundup itu juga bertindak seperti bajak laut

yang merompak kapal-kapal Belanda dan merampok kapal-kapal

dagang Indonesia. Belanda kewalahan menghadapi masalah ini karena

angkatan laut Belanda sangat terbatas.

3 Clive Day, The Dutch in Java, Kualalumpur,Offord University Press, 1966, hal. 51.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

d. Menjaga monopoli terhadap tanaman-tanaman.

Di samping menjaga stok barang, Belanda juga menjaga

tanaman-tanaman agar hasilnya tidak melebihi permintaan pasar,

terutama tanaman rempah-rempah di Maluku, gula dari Jawa dan lada

dari Aceh. Untuk menjaga tanaman rempah-rempah di Maluku, Belanda

melakukan pelayaran Hongi yaitu pelayaran bersenjata untuk

memusnahkan tanaman-tanaman rempah-rempah yang dianggap

melanggar aturan.

Di samping biaya pengawasan juga mahal dan menimbulkan

dendam dari penduduk yang dirusak tanamannya, di sisi lain Perancis

dan Inggris menggalakkan penanaman pohon-pohon tersebut di tanah

jajahan mereka. Tidak lama kemudian Sri Lanka dan di India sudah

menghasilkan kayu manis dan bunga cengkih untuk orang-orang

Inggris. Sedangkan tempat pengumpulan rempah-rempah Inggris di

Bangkahulu dapat memperoleh rempah-rempah dari pedagangpedagang

setempat. Dengan demikian VOC sekali lagi mengalami

kerugian.4

2. Cara kerja yang tidak efektif dan efisien.

Pada mulanya VOC itu dimaksudkan sebagai badan

perdagangan semata-mata. Ada bukti yang menunjukkan bahwa ketika

VOC betul-betul menjalankan usaha perdagangan, VOC mendapat

keuntungan yang secukupnya. Tetapi setelah VOC itu berubah menjadi

badan pemerintah, maka anggaran pemerintahan atas seluruh wilayah

kekuasaannya melebihi keuntungan yang diperoleh. Oleh karena

susunannya tidak baik, maka timbullah beberapa keburukan yang

menyebabkan kerugian yang besar. Pegawai-pegawainya diangkat

berdasarkan keinginan para pejabat VOC sehingga tidak berdasarkan

profesinya.

Pegawai-pegawai yang tidak the raight man on the raight place

tersebut hanya diberi gaji kecil dan diberi kesempatan untuk

memperoleh tambahan gaji secara tidak resmi. Akibatnya terjadilah

perdagangan pribadi dari pegawai yang paling rendah sampai

Gubernur Jenderal.

Sementara pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat VOC

memperoleh banyak penghasilan, namun tidak seperti halnya dengan

rakyat jajahan. Bagi pejabat VOC yang penting adalah bisa bersahabat

dengan raja-raja setempat supaya memperoleh monopoli perdagangan.

4 Gilbert Khoo, op. cit., hal. 20.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

Itulah sebabnya perlawanan rakyat Indonesia tidak henti-hentinya

sambung-menyambung mulai dari perlawanan Sultan Agung, Sultan

Hasanudin, Trunajaya, Sultan Ageng, Untung Surapati, Raden Mas Said,

dan Pangeran Mangkubumi.

Dengan adanya perlawanan dan penaklukan daerah-daerah baru

menyebabkan kas VOC semakin berkurang. Namun gaji yang rendah

juga mendorong terjadinya korupsi besar-besaran sehingga keuntungan

VOC semakin habis. Jadi, para pegawai VOC semakin memperkaya diri

sementara keuntungan VOC hanya cukup untuk mempertahankan

kongsi dagang tersebut.

Ada beberapa cara bagi para pegawai VOC untuk memperkaya

diri, yaitu:

a. Karena jabatan-jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi

dapat dibeli, maka pegawai-pegawai VOC itu dapat memegang

dua jabatan atau lebih supaya gajinya lebih besar.

b. Pegawai-pegawai VOC menjual barang-barang kepada VOC

dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang dibayar

kepada orang Indonesia.

c. Mereka mencuri barang-barang dari gudang-gudang VOC dan

membagi-bagikan barang-barang yang akan dikirim itu kepada

sesama pegawai VOC.

d. Sewaktu akan mengirim barang, timbangan-timbangan dilakukan

secara tidak betul sehingga terjadi sisa barang yang kemudian

dijadikan milik pribadi.

e. Para pegawai itu berdagang barang-barang seperti beras dan

candu yang telah ditetapkan oleh VOC sebagai barang-barang

dagangan monopoli VOC.

f. Mereka memungut sumbangan dari orang-orang Indonesia.

g. Mereka menerima tips untuk pertolongan yang mereka berikan,

walaupun sebenarnya itu tugas mereka.

h. Mereka mempergunakan kemudahan-kemudahan VOC untuk

menjalankan perdagangan pribadi.

i. VOC mendapat bagian dari sisa-sisa yang telah dikorupsi oleh

para pegawai. Pegawai-pegawai itu bersekongkol dengan orangorang

Indonesia untuk mengelabui VOC.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

3. Saingan Perdagangan

Mula-mula Belanda menghadapi persaingan Portugis dan

Inggris. Perdagangan Portugis akhirnya dapat dilumpuhkan, sehingga

tinggal berbentuk perdagangan perorangan dan tidak membahayakan

lagi. Sedangkan Inggris yang pada awalnya dapat didesak, namun

karena menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, maka akhirnya

justru menjadi pesaing Belanda yang utama dari Eropa.

Pedagang-pedagang Inggris dan pedagang-pedagang Asia dapat

masuk ke kawasan-kawasan perdagangan VOC. Mereka menawarkan

harga-harga barang yang lebih murah, sehingga membahayakan

perdagangan Belanda. Karena itu Belanda berusaha keras agar Inggris

tidak memiliki wilayah perdagangan di Indonesia, akibatnya baru tahun

1795 Inggris memperoleh kedudukan di pulau Penang.

Di samping Inggris, orang-orang Bugis dengan pusat

perdagangannya di Riau juga menjadi saingan yang hebat terhadap

perdagangan Belanda. Perselisihan-perselisihan politik yang disebabkan

oleh keikutsertaaan Belanda di pihak Perancis dalam Perang

Kemerdekaan Amerika (1774-1783), mengakibatkan semakin

terancamannya kedudukan Belanda di Indonesia oleh Inggris.

Pertempuran-pertempuran laut antara gabungan Inggris-Belanda

melawan Perancis dalam tahun 1780-1784 semakin memperberat beban

keuangan yang ditanggung Belanda.

4. Kemerosotan Perdagangan VOC

Kemerosotan ini tentu saja disebabkan oleh persaingan dari

pedagang-perdagang lain dan juga sebagai akibat dari keburukan sistem

monopoli VOC. Clive Day berpendapat bahwa saingan perdagangan

merupakan sebab utama kemerosotan perdagangan VOC dalam abad

ke-18.5

Adapun sebab lain yang menyebabkan kemerosotan

perdagangan VOC itu adalah sistem monopoli. Perdagangan VOC

mulai merosot dengan hebatnya pada permulaan abad ke-18, yaitu

sewaktu Belanda memperoleh kekuasaan yang semakin luas di

Indonesia sehingga mengubah dirinya dari dagang ke politik. Apabila

VOC tetap pada tujuan aslinya yaitu dagang (membeli dan menjual di

pasar-pasar terbuka), maka uangnya tidak habis untuk membiayai

pemerintahan dan peperangan.

Pada pertengahan abad ke-18, Belanda di Jawa hampir-hampir

5 Clive Day, op. cit., hal. 77

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

sudah gulung tikar, karena kehabisan kas. Untuk menghadapi bahaya

kebangkrutan itu, Belanda meningkatkan usaha pengangkutan dan

menggalakkan simpanan untuk meningkatkan modal agar mampu

membiayai perdagangan internasional. Dengan demikian uang mulai

terkumpul kembali.

Sistem pengangkutan dan simpanan ini didasarkan kepada

kenyataan bahwa Belanda ialah tuan bagi orang-orang Indonesia dan

mereka memerlukan tanaman-tanaman tertentu untuk dijual di pasarpasar

lain. Dengan demikian rakyat dipaksa menjual hasil yang tertentu

tiap-tiap tahun kepada Belanda. Hasil-hasil itu dibayar dengan harga

yang rendah dan yang ditentukan oleh VOC.

Rakyat Indonesia juga terpaksa membiarkan sebagian dari

tanaman mereka tiap-tiap tahun sebagai upeti. Penyerahan paksa yang

mereka namakan simpanan itu ditentukan besarnya. Sistem ini sangat

menguntungkan VOC, tetapi mengundang kebencian rakyat.

Sementara itu barang-barang impor yang dimasukkan Belanda

ke Indonesia, seperti kain, yang diharapkan akan terjual, ternyata rakyat

tidak mampu membelinya lantaran daya beli yang sangat lemah.

Akibatnya, perdagangan Belanda semakin kecil sementara kekuasaan

politik mereka semakin bertambah besar.

5. Besarnya biaya untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat.

Pada waktu keuntungan semakin berkurang dan biaya

pemerintahan semakin bertambah, VOC harus menghadapi

perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia. Kondisi

keuangan Belanda yang paling rendah terjadi pada pertengahan abad

ke-18. Oleh karena itu perlawanan Bugis di Riau tahun 1783-1784

hampir dapat mengusir Belanda dari kota Malaka. Kota Malaka dapat

diselamatkan oleh pasukan van Braam yang tiba tepat pada waktunya.

Peperangan dengan Mataram, Banten, Makasar, bahkan juga

campur tangan Belanda dalam perang perebutan tahta di Mataram

sampai tiga kali, terutama perang melawan Raden Mas Said dan

Pangeran Mangkubumi, menelan banyak biaya. Beban keuangan itu

semakin diperparah apabila perlawanan tersebut muncul bersamaan,

seperti perang perebutan tahta di Jawa dan di Banten.

6. Pembagian keuntungan yang mengecewakan terhadap pemegang

saham

Dalam membagikan keuntungan kepada para pemegang saham

dalam kongsi dagang Belanda itu berlangsung secara tidak transparan.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

Hal ini terpaksa dilakukan oleh VOC karena kongsi dagang itu berusaha

untuk menyehatkan kembali keuangannya sehingga dapat melepaskan

diri dari kebangkrutan.

Dalam pembagian keuntungan itu, kadang-kadang VOC

memberikan keuntungan 50% dari modalnya pada saat kongsi itu tidak

mendapat untung. Kebijakan itu menyebabkan para pemegang saham

menyangka bahwa VOC adalah kongsi dagang yang menguntungkan

bagi penanam modal.

Sewaktu perdagangan VOC mendapat sedikit keuntungan, para

pemegang saham itu justru tidak diberi apa-apa. Akibatnya

ketidaktransparanan itu mengundang penafsiran bahwa VOC menipu

para pemegang saham. Ternyata dengan memberikan keuntungan yang

besar pada saat VOC merugi dan akibatnya hutang VOC semakin besar.

7. Perang Inggris-Belanda dan Perancis 1780-1784

Permusuhan Inggris-Belanda dan Perancis dalam tahun 1780-

1784 ternyata merupakan pukulan yang terakhir terhadap keuangan

VOC. Perdagangan Belanda terhenti di semua kawasan akibat

pengepungan Angkatan Laut Inggris yang sangat kuat, bahkan VOC

terblokade. Sebagai akibat pula, maka dana yang dikeluarkan untuk

menghadapi Inggris itu terlampau besar untuk ditanggung oleh kongsi

dagang yang sedang pailit itu.

Menurut Harrison, VOC tidak pernah pulih dari penderitaan

perang tahun 1780-1784 itu. Dalam peperangan ini, pengiriman barangbarang

dengan kapal-kapal pedagang Belanda tidak dapat lagi

dilakukan karena hancurnya angkatan laut Belanda dalam pertempuran

di Dogger Bank pada tahun 1781.6

Sebab-sebab merosotnya dan jatuhnya VOC mengambil waktu

yang lama. Benih kemerosotan itu mengambil waktu 100 tahun untuk

akhirnya meruntuhkan kekuasaan imperium perdagangan Belanda.

Kritikan-kritikan yang hebat terhadap pelaksanaan monopoli itu baru

mulai timbul dalam tahun 1774. Tetapi oleh karena tidak ada jalan lain

lagi untuk memperoleh penghasilan yang tetap, maka sistem monopoli

itu terus dilanjutkan.

Bertolak dari sistem yang dijalankan itu, maka para pakar

berpendapat bahwa Belanda dengan VOC-nya bukan penjajah yang

kejam tetapi loba dan tamak. Keruntuhan VOC terus berproses akibat

buruknya pemerintahan dan perdagangan VOC akibat saingan dari

6 Brian Harrison, South-East Asia: a short History, New York, Macmillan, 1954,

hal. 154.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

lawan-lawannya. Namun menurut J.F. Cady, sebab utama keruntuhan

VOC itu adalah kemerosotan atau penurunan taraf kerja pegawaipegawainya.

Sementara itu pakar sejarah Asia Tenggara yang lain banyak

yang berpendapat bahwa sebab-sebab jatuhnya VOC yang utama karena

VOC gagal memperoleh keuntungan yang cukup untuk membiayai

perluasan wilayah. Hal ini bisa kita runut dari pendapat Harrison yang

menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak pernah melebihi

biaya yang dikeluarkan. 8

Beberapa sebab yang menyebabkan kongsi dagang Belanda itu

mengalami kebangkrutan memang saling kait-mengkait. Jika dicoba

untuk dicari sebab utama kejatuhan VOC itu, maka banyak persoalan

baru yang muncul, ibarat menjawab pertanyaan: mana yang lebih dulu

ada, telur atau ayam?

Jatuhnya VOC itu juga menyebabkan penderitaan bagi para

penanam tanaman ekspor di Indonesia. Sebab dengan jatuhnya VOC itu

maka berubah pula sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Para

penghasil tanaman ekspor harus mengikuti perubahan-perubahan harga

yang cenderung merosot. Keadaan ini menimbulkan kemerosotan

ekonomi yang hebat di kemudian hari.

Sesungguhnya pada pertengahan abad ke-18 Gubernur Jenderal

Gustaaf van Imholf melakukan usaha-usaha untuk mencegah

kemerosotan ekonomi itu. Ia mengusulkan agar perdagangan dalam

negeri dan perdagangan Asia dibuka untuk pedagang-pedagang

perorangan dengan Batavia sebagai pusatnya. VOC itu bisa

mendapatkan uang dengan memungut cukai terhadap kapal dagang

dan barang-barang yang dibawa ke situ. Di samping itu, pada tahun

1745 didirikan Persatuan Candu guna mencegah penyelundupan candu,

kemudian juga dilakukan perluasan perladangan di kawasan tanah

tinggi Betawi guna menolong peladang sekaligus menambah masukan

bagi VOC.

Dalam perkembangannya, rencana van Imholf tersebut gagal

karena meletusnya perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said

(1749-1757), serta Perang Banten. Setelah perang selesai, tahun 1757

Belanda melanjutkan usahanya lagi, yaitu dengan membina hubungan

yang baik dengan raja-raja agar bisa kerjasama dengan mereka.

Penanaman kopi dan tebu digalakkan, kemudahan-kemudahan

7 J.F. Cady, South-East Asia Its Historical Development, New York, McGraw-Hill,

1964, hal. 228.

8 Brian Harrison, op. cit., hal.164.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

pengangkutan dimajukan, dan pegawai-pegawai VOC dinaikkan

gajinya. Tetapi hutangnya bertambah karena VOC membayar

keuntungan yang tinggi sedangkan kongsi itu tidak mampu berbuat

begitu, sementara beberapa peperangan dengan raja-raja semakin

menguras keuangannya.

Peperangan-peperangan Napoleon di Eropa mengakibatkan

perubahan pemerintahan di Nederland. Pada saat itu ternyata VOC

sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sedang porak-poranda

pula. Hutangnya berjumlah 134 juta gulden. Akibatnya pada tanggal 31

Desember 1799 VOC pun dibubarkan. Kekuasaan terhadap semua tanah

jajahannya diambilalih oleh Kerajaan Belanda.

Setelah VOC bubar, Indonesia diserahkan kepada pemerintah

Belanda ( Republik Bataaf). Pegawai-pegawai VOC menjadi pegawai

pemerintah kolonial Belanda tersebut. Hutang VOC juga menjadi

tanggungan pemerintah Belanda. Dengan demikian sejak 1 Januari 1800

Indonesia dijajah langsung oleh negeri Belanda. Sejak saat itu Indonesia

disebut Hindia Belanda.

C. Indonesia Setelah Pergantian Kekuasaan

Setelah Indonesia menjadi Hindia Belanda, maka pemerintah

Belanda mengangkat seorang Gubernur Jenderal di Hindia Belanda,

yaitu van Overstraten. Ia berhasil menangkis serangan Inggris yang

dipimpin Admiral Ball. Hal ini berkat bantuan raja-raja Jawa. Namun

ancaman Inggris semakin meningkat.

Kalau kepentingan-kepentingan Belanda pada masa VOC

terbatas pada kepentingan perdagangan, maka dalam periode ini

Belanda mulai mengutamakan kepentingan politik. Belanda merebut

supremasi perdagangan dari orang-orang Portugis, teristimewa

perdagangan monopoli rempah-rempah. Kepentingan agama dan

ekonomi membawa orang-orang Portugis ke dunia Timur, tetapi tidak

lama kemudian kepentingan perdagangan menjadi lebih utama

daripada kepentingan agama, dan dengan kedatangan orang-orang

Belanda perdagangan itu menjadi tujuan yang utama.

Keinginan akan monopoli mendorong VOC melakukan

penaklukan-penaklukan untuk merebut perdagangan rempah-rempah.

Tujuan utama mengkonsentrasi perdagangan rempah-rempah itu

lambat laun bergeser menjadi mengembangkan perkebunanperkebunan

besar yang hasilnya sangat laku di pasaran Eropa, seperti

kopi, teh, gula, lada dan lain-lain.

Sistem eksploitasi dan monopoli tetap dipertahankan sewaktu

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

pemerintah Belanda mengambil alih administrasi VOC. Sampai

pertengahan abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda memang masih

menganggap perdagangan sebagai kepentingan fundamental,

sedangkan kepentingan politik dan militer dianggap kurang esensial.9

Dalam kaitan dengan permasalahan tersebut ada dua soal yang

perlu diterangkan. Pertama, dalam periode sebelum tahun 1850

ekspansi Belanda dapat disamakan dengan kolonialisme dalam arti

marxistis, karena ada akumulasi modal dan kelebihan produksi di

Negeri Belanda. Kedua, politik kolonial Belanda sesudah tahun 1850

harus diterangkan tidak hanya dari segi motif ekonomis saja, tetapi sifat

dan sebab-sebabnya harus juga dipelajari dari segi perluasan militer,

perluasan pegawai, perluasan politik dan agama, masing-masing

sebagai faktor penentu atau faktor pembantu.

Motif-motif ekonomis memang menguasai politik kolonial

Belanda, tetapi ini tidak berarti bahwa faktor-faktor lainnya boleh

diabaikan. Bahkan sebaliknya, beberapa faktor menunjukkan bahwa

sejarah imperialisme Belanda adalah manifestasi-manifestasi dari

idealisme politik dan agama.

Mereka yang berusaha menerangkan imperialisme Belanda

biasanya terperosok ke dalam kategori kaum diterminis ekonomis yang

berpendapat, bahwa kapitalisme adalah satu-satunya manifestasi yang

terorganisasi dari rezim kapitalis. Tidak dapat disangkal, bahwa

memang ada hubungan fungsional antara kekuatan ekonomis dan

politis, dan jelas bahwa perubahan-perubahan dan orientasi-orientasi

baru pada politik kolonial Belanda itu sesuai dengan terjadinya

tingkatan-tingkatan baru pada perkembangan ekonomi di Negeri

Belanda. Tetapi tidak boleh diabaikan, bahwa negarawan-negarawan

Belanda yang memegang pimpinan pandangan mereka tidak selalu

ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomis. Mereka itu

merupakan suatu mata rantai antara pelaksanaan yang senyatanya dari

suatu politik yang sudah tertentu, dan kecenderungan-kecenderungan

politik, ekonomi, dan sosial yang umum pada dewasa itu.

Dalam mendeskripsi pemerintah kolonial Belanda antara tahun

1800-1830, maka ada empat macam bidang garap yang dilakukannya.

Kecuali faktor ekonomi, fator-faktor lainnya adalah faktor politik, agama

dan sosial. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa liberalisme,

humanisme, kristianisme ikut serta dalam membentuk politik kolonial

9 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan

Nasional dari Koloniialisme sampai Nasionalisme, jilid 2, Jakarta, PT Gramedia,

1990, hal. 4.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

Belanda saat itu. Sudah cukup jelas sebab-sebab yang kompleks dari

imperialisme Belanda, sehingga pendekatan multidimensional sangat

diperlukan dalam studi kita tentang imperialisme Belanda tersebut.10

Sifat-sifat pokok dari politik kolonial Belanda dapat dicari

dengan jalan mempergunakan ukuran analisis lain dan dengan jalan

memperbandingkan dengan imperialisme negara-negara Eropa lainnya.

Belanda membutuhkan hasil-hasil daerah tropis dan mendapatkannya

harus secara pemungutan upeti, karena pada bagian pertama dari abad

ke-19 mereka tidak mempunyai barang-barang untuk diperjualbelikan.

Sebaliknya orang-orang Inggris, mereka ingin menjual kain-kain tenun.

Kain-kain ini sebagai hasil dari Revolusi Industri, di Asia dapat

diperjualbelikannya dengan harga yang lebih murah daripada kain

tenun buatan penduduk pribumi.

Perbedaan fungsi tanah-tanah jajahan itu berakar pada

perbedaan kondisi-kondisi ekonomis dari negeri-negeri induknya. Bagi

Inggris, dengan industrinya yang sudah maju, perdagangan lebih

menguntungkan dari pemungutan upeti, dan tanah-tanah jajahan

dianggap sebagai pasar yang menguntungkan.

Belanda, setelah didominasi oleh Perancis selama dua puluh

tahun, tidak mempunyai industri dan modal. Tanah jajahannya

dianggap sebagai penghasil barang-barang ekspor yang dibutuhkan

untuk perdagangannya. Pada penghabisan abad ke-19 politik ini diganti

dengan politik kesejahteraan, karena kepenttingan-kepentingan

perdagangan ingin menciptakan suatu pasar di tanah jajahan dengan

daya beli yang cukup besar.

Bertolak dari pembahasan tersebut di atas, jelaslah bahwa

kepentingan-kepentingan di Indonesia sebagai tanah jajahan tergantung

pada negeri induk, tidak menjadi soal politik kolonial apakah yang

berlaku. Hanya mengenai caranya mencapai tujuan ada perbedaan

antara ide dan politik Belanda, bahwa daerah-daerah taklukan harus

memberi keuntungan material bagi Belanda, keuntungan yang memang

menjadi tujuan penaklukannya.

Pendapat umum tentang tanah jajahan memang membenarkan,

bahwa negeri induk itu mempunyai hak moral untuk menikmati segala

keuntungan sebagai upah memerintah tanah jajahannya. Orang

beranggapan bahwa surplus yang besar bagi perbendaharaan negeri

induk adalah sesuai dengan kepentingan yang pokok dan permanen

dari tanah-tanah jajahan.

Ideologi-ideologi politik yang besar di Eropa pada abad ke-19

10 Ibid, hal. 5.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

sangat berpengaruh pada imperilaisme dan politik kolonial Belanda.

Liberalisme mulai berkembang di negeri Belanda pada periode sesudah

Napoleon dan berhasil mengubah struktur politik pada kira-kira

pertengahan abad itu.

Dalam masa empat puluh tahun berikutnya lahirlah politik

kolonial yang lazim disebut politik kolonial liberal. Menjelang

berakhirnya abad itu, sosialisme tumbuh sebagai kekuatan baru dalam

politik Belanda dan segera tampil sebagai pendekar antikolonialisme.

Di dalam menyerang imperilisme, kritik mereka berbeda sekali

dengan kritik kaum liberal. Pada pokoknya kaum sosialis mengutuk

semua politik imperialisme sebagai alat kapitalisme, sedang kritik-kritik

kaum liberal hanya mengenai detail-detail dari politik kolonial.

Posisi Negeri Belanda di dalam percaturan politik internasional

mempunyai arti penting. Dapat dikatakan, bahwa karena perlindungan

Inggrislah Belanda dapat mempertahankan posisinya di tanah seberang.

Hal ini membawa akibat, Inggris dengan leluasa dapat mendesakkan

sistem perdagangan bebas dan politik pintu terbuka untuk berdagang

dan membuka perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Akhirnya, issue ekspansi kolonial pada semua kekuasaan

kolonial sebenarnya adalah soal dari partai-partai politik dan taktiktaktik

parlementer. Kerap kali persoalan kolonial itu bertautan dengan

persoalan-persoalan lain. Sudah jelas bahwa pada abad ke-19 di Negeri

Belanda opini umum dianggap sebagai hal yang benar. Ketidaktahuan

rakyat tentang tanah-tanah jajahan bukanlah hal yang aneh dan orang

tidak boleh berharap bahwa mereka akan menaruh perhatian kepada

negeri-negeri asing yang ada di luar pengetahuannya.

Menyimak proses pemerintah kolonial Belanda di Indonesia

awal abad ke-19, terbukti bahwa golongan idealis dan segolongan

rakyat yang mempunyai kepentingan di tanah-tanah jajahan sangat

berperan dalam pemerintahan. Kedua golongan itu mempunyai

pengaruh politik, oleh karena ikut menentukan dalam membentuk

sebagian besar politik kolonial.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka tampaklah bahwa latar

belakang terjadinya pergantian kekuasaan karena VOC bangkrut.

Karena itu pada tahun 1800 di Indonesia telah terjadi pergantian

kekuasaan dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda. Mulai tahun

1800 itu pula Indonesia dikuasai langsung oleh Pemerintah Belanda,

sehingga Indonesia dikenal sebagai Hindia Belanda. Sejak itu kekayaan

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

atau bahkan hutang-hutang VOC diambil alih oleh Pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional VOC dengan tujuan

memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan,

semuanya demi keuntungan Negeri Belanda, dengan cara politik dan

administrasi VOC dijalankan suatu sistem pemerintahan tidak langsung,

pembesar-pembesar pribumi tetap mengurusi perkara-perkara pribumi

dan agen-agen Belanda dikuasakan mengawasi tanaman wajib yang

hasilnya untuk pasaran Eropa.

Dengan sendirinya penyelewengan-penyelewengan yang

terdapat pada sistem ini tidak dapat dihindari, misalnya, permintaan

pegawai-pegawai Belanda yang melampaui batas atau pemerasan dari

pembesar-pembesar pribumi. Sejak semula politik kolonial konservatif

ini sudah mendapat kritikan pedas dari golongan liberal, yang

menganjurkan suatu sistem pemerintahan secara langsung berdasarkan

prinsip liberal dan perdagangan serta inisiatif swasta.

Politik kolonial liberal yang digelar sejak 1 Januari 1800

dijalankan oleh Gubernur Jenderal van Straten dan Gubernur Jenderal

Daendels. Sedangkan sistem liberal baru mendapat kesempatan untuk

pertama kalinya pada zaman Raffles (Inggris) yang hanya berlangsung

selama 5 tahun (1811-1816), sebab setelah itu Indonesia dikuasai kembali

oleh Belanda.

Daftar Pustaka

Cady, J.F., South East Asia a History Development, New York, Mc Graw

Hill, 1964.

Day, Clive, The Dutchin Java, Kualalumpur, Oxford University Press,

1966

Harrison, Brian, South East Asia a Short History, New York, Macmillan,

1954.

Khoo, Gilbert, Sejarah Asia Tenggara Sejak 1500, Kualalumpur, penerbit

Fajar Bakti, SDN BHD, 1976

Prajudi Atmosudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis

Sampai akhir Abad XIX, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984.

Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan

Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2, Jakarta, PT

Gramedia, 1980.

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007

~~~~~

SPPS, Vol. 21, No. 1, April 2007PERGANTIAN KEKUASAAN DI INDONESIA